Kamis, 6 November 2014, 17:40 WIB
ISNEWS- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
berencana menaikkan harga bahan bakar minyak
bersubsidi dalam waktu dekat.
Menurut politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka,
kebijakan yang akan diambil Jokowi-JK adalah warisan
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rieke
memberi perumpamaan kebijakan tidak populis itu
sebagai "lagu lama kaset baru".
"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka
defisit yang ditinggalkan Pemerintahan SBY? Rp80 T
atau Rp109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir
pemerintahannya, SBY telah menegaskan "salah urus"
negara plus keuangannya," ujar Rieke dalam keterangan
pers yang diterima VIVAnews , Kamis 7 November 2014.
Namun, kata Rieke, semua pihak harus tetap
menggunakan asas praduga tak bersalah. "Tanyakan saja
langsung kepada Pak SBY dan para menterinya,
terutama Menteri Keuangan Chatib Basri, betulkah ada
defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya?" tutur
Rieke.
Pertanyaan itu, kata Rieke, sangat penting. Bukan untuk
menjelek-jelekkan pemerintah SBY, melainkan supaya
jelas kondisi keuangan negara saat ini.
Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak
bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan
negara yang terjadi pada pemerintah SBY. "Namun juga
tak boleh lepas tangan dari akibat "salah urus" yang
terjadi. Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi',"
ucapnya.
